UN 2017 tidak Makara Dihapus Benarkah?

Beberapa ahad lalu beredar kabar mengenai Ujian Nasional Dihapus (baca disini). Benarkah demikian? nah berdasarkan informasi terbaru yang admin kutip dari situs terkenal aina mulyana ternyata ajuan moratorium UN ditolak dalam artian belum disetujui. Nah, jikalau ingin tahu lebih lengkap dan terang mengenai informasinya silahkan baca melalui goresan pena dibawah. Selamat membaca…

Usulan moratorium Ujian Nasional (UN) risikonya kandas. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar siang ini di kantor Presiden, pemerintah meminta ajuan moratorium tersebut dikaji ulang. “Ya, hasilnya ajuan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” kata Wakil Presiden Jufus Kllah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).

gambar un tidak jadi dihapus

JK menjelaskan, UN masih diharapkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga pemerataan pendidikan di setiap tempat di Indonesia. UN dapat menjadi teladan bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia. “Oya itu, masih dibutuhkan. Butuh usaha keras untuk meningkatkan mutu termasuk pemerataannya dan segala macam upaya di situ dan evaluasinya. Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional,” katanya.

Jk mengatakan, pemerintah meminta dilakukan kajian dan evaluasi sehingga ujian nasional dapat lebih efektif. Menurut JK, ujian nasional masih diterapkan di hampir semua negara di ASIA. Tanpa diterapkannya ujian nasional, maka akan menghipnotis daya saing generasi muda ketika ini. “Di ASEAN semuanya Cina, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk sekolah tinggi tinggi, yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat. Tanpa ujian nasional daya saing kita akan semangat bawah umur mencar ilmu itu berkurang. Makara ajuan tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu,” ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah secara rutin melaksanakan pemetaan terhadap sekolah-sekolah negeri untuk mencari tahu penyebab dari masih rendahnya kualitas sekolah dan murid-murid yang dihasilkan sekolah tersebut. Kegiatan tersebut menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 500 miliar setiap tahun demi menghasilkan peta kelemahan kualitas dari sistem pendidikan nasional.

“Kita jangan terus menerus memetakan dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar setiap tahun. Setengah triliun rupiah untuk memetakan terus, tetapi kita tidak pernah membenahinya secara sistemik,” ujar ia lagi. Sebaiknya, kata Muhadjir, dana tersebut dialokasikan untuk membenahi sekolah dan bangunan sekolah di seluruh Indonesia, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara untuk acara yang tidak produktif. Menurut dia, justru dana tersebut bisa dialokasikan pada acara peningkatan kualitas dalam pembuatan soal-soal ujian.

Bahkan sebenarnya, ujarnya lagi, dana tersebut bisa disimpan untuk acara produktif lainnya. Sementara dana untuk pembuatan soal, bisa diperoleh dari dana tempat yang selama ini diperuntukkan bagi para guru yang bekerja membuat soal-soal ujian.

Bagaimana Tanggapan Mendikbud?

Sementara itu. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan ajuan moratorium Ujian Nasional (UN) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar pada Rabu (7/12). “Dalam Rapat kabinet paripurna tadi belum diputuskan,” kata ia di Jakarta.

Muhadjir menyebut, ratas tersebut juga belum memutuskan apakah UN akan tetap terselenggara pada 2017 atau tidak. Sehingga, ia belum bisa memutuskan kapan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) atau evalusi pengganti UN terlaksana. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu meminta, semua pihak bersabar. Kendati, ia tidak menampik banyak orang bau tanah murid yang was-was alasannya yaitu menyangkut persiapan UN untuk anaknya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah masih mengkaji ajuan moratorium UN. “Ya, hasilnya ajuan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” kata Wakil Presiden Jufus Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12). Wapres beralasan, UN masih diharapkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan. JK menilai, UN dapat menjadi teladan bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia.

sumber: