Sistem Demokrasi Bertentangan Dengan Budaya Bangsa Indonesia dan Islam

Sejak kapan demokrasi budaya bangsa Indonesia?  Sepertinya semenjak negara kita “merdeka” pada tanggal 17 agustus 1945.  Sejak dahulu kala bangsa kita tidak terbiasa dengan sistem demokrasi.  Dengan adanya demokrasi justru negara kita menyerupai kehilangan jati dirinya akhir dari hasil demokrasi yang tidak sejalan dengan impian luhur bangsa dan negara Indonesia.  Ada banyak sekali hal yang mendasari pemikiran tersebut, antara lain menyerupai :

1. Musyawarah Untuk Mufakat

Di pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila), PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) dan PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) kita diajarkan bahwa untuk menyelesaikan suatu problem kita harus menggunakan cara musyawarah untuk mufakat.  Demokrasi tidak begitu akrab dengan musyawarah mufakat alasannya yakni biasanya mengambil keputusan dengan cara voting, baik pada pemilu, pilkada, pilgub, pilpres, pilbup, pemilihan rw, pemilihan rt, dan lain sebagainya.  Musyawarah biasanya selalu berujung debat kusir, walk out, sabung jotos, silat lidah, sumpah-sumpahan, caci maki, dan lain sebagainya.  Nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tidak bertentangan dengan agama lainnya mungkin saja banyak yang tidak sejalan dengan demokrasi.

2. Pancasila Sila Keempat (Ke-4)

Masih ingat sila ke-empat dari pancasila?  Benar, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan perwakilan.  Pancasila tidak mengenal demokrasi yang selalu memenangkan bunyi terbanyak untuk menyelesaikan problem bangsa.  Wakil parpol (bukan wakil rakyat) yang ada di dewan negara kita kebanyakan tunduk dan taat kepada parpolnya, sehingga siapa pun wakilnya sudah pasti ia akan mengikuti parpolnya.  Anggota dewan yang berseberangan dengan partai politiknya alasannya yakni ingin menyuarakan aspirasi orang-orang yang diwakilinya kita pasti sudah tahu bagaimana nanti nasibnya.  Pelajaran sekolah PKn sudah kehilangan kata pancasila pada judulnya alasannya yakni mungkin terlalu berseberangan dengan demokrasi yang dianut oleh pemerintah negara kita ketika ini.

3. Pemimpin Yang Tidak Berarti

Dengan adanya demokrasi maka pimpinan tertinggi yakni hasil rapat DPR atau MPR.   Buat apa ada pemimpin menyerupai presiden, gubernur, dan bupati kalau segala sesuatu harus atas persetujuan anggota dewan (Partai Politik)?  Jika demikian adanya maka seharusnya DPR saja yang jadi presiden, sedangkan presiden menjadi Kepala Tata Usaha Negara (KETUN) saja.  Segala yang dilakukan Presiden harus disetujui orang-orang partai politik dominan semoga tidak dipermasalahkan di kemudian hari.  Celakanya lagi yakni bahwa presiden, gubernur, dan bupati yakni juga orang partai politik.  Kita tahu sendiri bagaimana perilaku oknum partai politik yang satu dengan yang lain biasanya saling main tikam di belakang maupun di depan.

4. Sesuatu Yang Bodoh dan Gila Menjadi Aturan

Karena sistem demokrasi menganggap bunyi wakil partai politik yakni bunyi Tuhan, maka apapun hasil keputusan bunyi terbanyak dalam dewan yakni sesuatu yang harus dijalankan.  Apabila rakyat kita salah pilih dalam memilih wakil rakyatnya, maka orang-orang kurang pandai dan orang-orang jahatlah yang akan membuat banyak sekali kebijakan yang berlaku untuk seluruh rakyat.  Jadi jangan heran kalau menemukan banyak sekali kebijakan yang aneh-aneh yang diluar logika sehat serta bertentangan dengan aliran agama-agama besar.  Kita tahu sendiri, bahwa pendidikan di negara kita masih rendah kualitasnya sehingga mensugesti dalam pemilihan wakil rakyat oleh masyarakat di negara kita.  Orang-orang yang kurang pandai biasanya akan memilih wakil-wakil yang kurang pandai atau jahat.  Orang-orang yang jahat biasanya akan memilih wakil-wakil yang jahat atau kurang pandai pula.  Tidak menutup kemungkinan orang-orang cerdas dan baik salah pilih wakilnya alasannya yakni begitu gencarnya praktek pencitraan dan pembunuhan huruf oleh oknum media massa.

5. Tidak Diajarkan Ajaran Agama Mayoritas

Agama Islam tidak mengenal demokrasi.  Islam menganjurkan menunjuk pemimpin yang beriman, bertakwa, cerdas, baik dan dianggap bisa memimpin masyarakatnya.  Setiap orang boleh menyalurkan aspirasinya selama aspirasi tersebut membangun dan tidak bertentangan dengan agama dan budaya bangsa.  Setiap ada perselisihan, pemimpin maju untuk menengahi dan mengambil keputusan untuk menuntaskan permasalahan yang ada.  Setiap orang wajib mengikuti kebijakan yang dibuat pemimpinnya selama bukan sesuatu yang dilarang agama.  Wakil rakyat boleh bermusyawarah, membuat selesai dan menyalurkan aspirasinya, namun tidak untuk menjatuhkan pemimpinnya kecuali kalau pemimpin tersebut mengajak kepada kemaksiatan, kerusakan dan kehancuran.  Demokrasi menjadikan pemimpin kehilangan kendali, dan membuat pemimpin menjadi kambing hitam atas kinerja buruk oknum dewan serta oknum pemerintah yang korup atau jahat.

6. Pancasila Sila Pertama Yang Menyedihkan

Ternyata demokrasi yang mengaku bunyi rakyat yakni bunyi Yang Mahakuasa telah dilanggar oleh para pelaku demokrasi itu sendiri.  Tengok saja di negara kita begitu banyaknya undang-undang yang bertentangan dengan aliran agama kita, baik aliran agama Islam maupun agama lainnya.  Jadi slogan yang pas untuk demokrasi yakni bunyi parpol bukan bunyi Tuhan.  Beberapa contohnya yakni pembolehan peredaran minuman keras secara bebas tanpa label haram yang banyak dikonsumsi kaum muslim, perekonomian yang disusun atas sistem riba yang merupakan salah satu dosa besar dalam aliran islam, mengizinkan tempat-tempat maksiat berdiri di mana-mana, dan lain sebagainya.

Makara bagaimana menurut anda sistem demokrasi?  Apakah anda menyukainya?  Mari kita merenung.  Bukankah akan lebih baik apabila kita dipimpin oleh pemimpin yang baik, jujur, takut kepada Tuhannya, berpihak kepada rakyat banyak, membenci kemaksiatan, memeluk agama yang tidak mengajarkan kejahatan, dan banyak sekali kebaikan lainnya?  Bukankah akan jauh lebih baik apabila pemimpin dapat melaksanakan banyak sekali tindakan secara cepat dan sempurna tanpa harus meminta persetujuan dari wakil parpol yang mungkin berseberangan dengan impian pemimpin.  Partai politik yang menentang budaya dan agama bukanlah wakil rakyat, namun wakil setan yang hanya mencari dunia (harta, tahta dan wanita) saja.