PERLINDUNGAN GURU DALAM PP 74 TAHUN 2008

Salah satu peraturan yang mengatur perihal tunjangan guru yang ketika ini masih berlaku ialah PP 74 tahun 2008 perihal Guru. Semestinya PP 74 tahun 2008 ini perlu dipahami diindahkan oleh penerima didik, orang renta atau wali murid, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN)  dan Pengadilan Tinggi (PT), dan banyak sekali pihak lainnya

Dalam Pasal 39 ayat 1 PP 74 tahun 2008 dinyatakan bahwa “Guru memiliki kebebasan menunjukkan sanksi kepada penerima didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya,”
Sedangkan dalam dalam Pasal 39 ayat 2 PP 74 tahun 2008 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik verbal maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, isyarat etik guru, dan peraturan perundang-undangan.


Selanjutnya pada Pasal 40 PP 74 tahun 2008 dinyatakan bahwa “Guru berhak mendapat tunjangan dalam melakukan peran dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing,”.
Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui tunjangan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Begitu pula pada Pasal 41 PP 74 tahun 2008 dinyatakan bahwa guru berhak menerima tunjangan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihakpeserta didik, orang renta penerima didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.


= Baca Juga =


Sumber http://ainamulyana.blogspot.com/