Pengertian, Macam-Macam, Ciri-Ciri, dan 4 Tujuan Kebijakan Publik Beserta Contohnya Menurut Para Ahli Terlengakap

Pengertian, Macam-Macam, Ciri-Ciri, dan 4 Tujuan Kebijakan Publik Beserta Contohnya Menurut Para Ahli Terlengakap – Berwarga negara didalam suatu negara hukum. pasti ada saja mengalami permasalahan didalam kenagaraan, dari situ lah suatu negara bertanggung jawab untuk melindungi suatu rakyat dan supaya untuk menyelesaikan suatu masalah dalam negara. Untuk lebih jelasnya lagi wacana kebijakan publik mari lah simak ulasan yang ada dibawah berikut.

Pengertian Kebijakan Publik

Secara Umum, Kebijakan Publik ialah suatu proses perbuatan kebijakan oleh suatu pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas. Sedangkan jikalau di artikan secara terpisah atau secara etimologi, Kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata polis yang artinya negara, kota. Sedangkan pada bahasa latin dari kata politia yang artinya negara, dan pada bahasa Inggris policie untuk menunjuk pada suatu masalah yang berafiliasi dengan permasalahan Publik dan Administrasi pemerintahan.

Sedangkan arti dari kata Publik berasal dari bahasa Inggris, yaitu public yang artinya umum, masyarakat atau negara. Jadi, pengertian publik yaitu sejumlah insan yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan suatu tindakan yang benar dan bersih berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka punyai.



Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

1. W.N.Dunn 
Menurut W.N.Dunn menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu Suatu daftar pilihan tindakan yang saling berafiliasi yang disusun oleh suatu instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam suatu bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.
2. Woll (1966)
Menurut Woll menyatakan bahwa Kebijakan publik yaitu sejumlah suatu acara pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat, baik secara eksklusif maupun melalui aneka macam suatu lembaga yang mensugesti sebuah kehidupan masyarakat. 

3. Robert Eyestone 
Menurut Robert Eyestone menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu sebagai kekerabatan suatu unit pemerintah dengan suatu lingkungannya. Pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai democratic governance, yang dimana didalamnya terdapat sebuah interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dilema publik.

4. G. Peters
Menurut G. Peters menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu Sejumlah suatu acara Pemerintah, baik yang dilakukan sendiri  atau melalui sebuah lembaga lain, yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
 
5. Carl Friedrich
Menurut Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan publik ialah Suatu proposal arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu pemerintah guna untuk mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.
6. Henz Eulau dan Kenneth Previt ( 1973 )
Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt Merumuskan kebijakan publik yaitu sebagai sebuah keputusan yang tetap, yang ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat suatu kebijakan dan yang melaksanakannya.
 
7. Robert Eyestone
Menurut Robert Eyestone menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu sebagai kekerabatan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai democratic governance, yang dimana didalamnya terdapat sebuah interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi suatu dilema publik.
 
8. Amara Raksasataya
Menurut Amara Raksasataya menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu suatu kebijakan sebagai sebuah taktik dan taktik yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. 

9. Arnold Rose
Menurut Arnold Rose menyatakan bahwa kebijakan pubik yaitu Suatu rangkaian tindakan yang saling berhubungan.
 
10. Bill Jenkins
Menurut Bill Jenkins menyatakan bahwa Kebijakan publik yaitu suatu keputusan yang berdasarkan kekerabatan kegiatan yang dilakukan oleh bintang film politik guna untuk menentukan tujuan dan menerima hasil yang berdasarkan suatu pertimbangan situasi tertentu.


Macam-Macam Kebijakan Publik

1. Kebijakan publik yang ditinjau dari pembuatnya.
  • Pusat: Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara di sentra untuk mengatur semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia.
  • Daerah: Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau sebuah lembaga Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.

2. Kebijakan publik menurut Sifatnya
  • Bersifat Distributif: Kebijakan ini bersifat distributif dalam Membagi dan mengalokasikan suatu sumber-sumber material yang sudah didapatkan  tersebut kepada masyarakat luas. Contohnya: pada Kebijakan pemerintah dalam memberi kartu sehat kepada penduduk kurang mampu.
  • Bersifat Ekstraktif:  artinya berupa dalam peresapan sumber-simber material dari masyarakat luas. Contohnya :Kebiajakn pada bea cukai tembakau.
  • Bersifat regulatif: Artinya Kebijakan yang isinya sejumlah peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara ataupun penyelenggara untuk menciptakan suatu ketertiban,kelancaran. Contohnya :Kebijakan dalam menetapkan UMR 

 

Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Untuk mengetahui bahwa ini kebijakan yang sifatnya publik, anda dapat mengacu pada karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik yang menyerupai ada dibawah ini :
  • Kebijakan Publik yaitu suatu isyarat dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah.
  • Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
  • Kebijakan Publik yaitu sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah
  • Kebijakn Publik yaitu sebuah bentuk kasatmata negara dengan rakyatnya
  • Kebijakan Publik yaitu suatu rangkaian sebuah instruksi/memerintah contohnya Undang Undang

 

Proses Perumusan Kebijakan Publik

Dalam merumuskan suatu kebijakan publik yang diatur menurut urutan waktu yang secara bertahap dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian  kebijakan. Pada tahapan ini mencerminkan suatu kegiatan yang terus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahapan berafiliasi dengan tahap berikutnya. Perumusan kebijakan publik ini menyangkut beberapa permasalahan yakni sebagai berikut.
  • Pada Energi dan lingkungan
  • Ilmu pengetahuan dan teknologi
  • Kesehatan 
  • Kesejahteraan sosial
  • Kesempatan kerja
  • Komunikasi
  • Masalah internasional 
  • Masalah perkotaan
  • Pendidikan 
  • Pendidikan
  • Pembangunan
  • Transportasi
Untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut dalam suatu kehidupan masyarakat, dibutuhkan partisipasi masyarakat yang artinya keikut sertaan masyarakat atau anggota masyarakat yang secara aktif dalam perumusan kebijakan publik. Dalam hal itu disebabkan masyarakat sendiri mengetahui dalam mengalamai suatu permasalahannya. Dalam membuat suatu kebijakan publik adalah suatu proses pembuatan sebuah keputusan untuk pengambilan keputusan atau pengambilan sebuah kebijakan dengan cara memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan suatu permasalahan.

Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan suatu kebijakan publik, kebijakan tersebut akan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Tujuan Kebijakan Publik

Dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti mempunyai tujuan. Tujuan dalam pembuatan kebijakan publik pada dasarnya yaitu untuk :
  • Untuk mewujudkan suatu ketertiban dalam masyarakat
  • Untuk melindungi suatu hak-hak masyarakat
  • Untuk mewujudkan sebuah ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
  • Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat