Pengertian, dan Contoh Hukum Tata Negara Di Indonesia

Pengertian, dan Contoh Hukum Tata Negara di Indonesia – berasal dari kata hukum, tata dan negara. dalam arti luas, hukum dihubungkan dengan peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang perorang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi/hukum yang dipaksakan. Oleh alasannya itu, hukum sifatnya memaksa. Hukum dilahirkan untuk mengatur dan menyelesaikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota masyarakat. Tata sering disebut pengaturan dan pengelolaan.

Dalam konsep ini, dari kesipulan nya  hukum tata  merupakan negara diatur dan dikelola oleh sistem hukum yang memaksa. Negara merupakan suatu wilayah yang luas dan mempunyai organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai harapan untuk berdaulat. Dalam konnsep ini, Tata Negara berarti sistem pengaturan, penataan dan pengelolaan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan.

Dari sinilah dapat disimpulkan, Hukum Tata Negara diberi pengertian sebagai cabang hukum yang mengatur perihal prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis atau yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan konstitusi, institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya, mekanisme kekerabatan antar institusi, dan prinsip kekerabatan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara.

Contoh Hukum Tata Negara

1. UUD 1945
Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I dinyatakan bahwa: “ Undang-undang Dasar suatu negara merupakan hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara. Undang-undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis, dan hukum tidak tertulis., merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis”. dapat disimpulkan UUD 1945 hukumdasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar mencakup hukum dasar yang tidak tertulis.

2. MPR, DPR, DPD
MPR, DPR, DPD merupakan lembaga negara perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

3. UU Pemeerintahan Daerah dan lain-lain.