MULAI 2015 PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI GURU DITANGANI DITJEN GTK

Kebijakan pembinaan guru sering dikeluhkan sebab menjadikan aneka macam masalah. Mulai dari urusan kenaikan pangkat, peningkatan kompetensi, hingga urusan pencairan tunjangan profesi guru (TPG) dan tunjangan fungsional guru.

Menteri Pendidikdan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meresmikan pembentukan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk meminimalkan duduk perkara itu.

Anies menuturkan pembentukan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) itu dilakukan sekaligus dalam perombakan unit eselon I di lingkungan Kemendikbud. “Semua urusan guru, mulai dari PAUD, dikdas, hingga dikmen ada di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini,” tutur Anies di Jakarta kemarin.

Mantan rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menjelaskan, Anies mengatakan Ditjen GTK akan bertugas mengurusi pencairan tunjangan. Mulai dari tunjangan fungsional guru, hingga tunjangan profesi guru (TPG). Selama ini pengurusan TPG di Kemendikbud dilakukan secara terpisah di banyak ditjen. “Sekarang kalau mengurus TPG cukup di satu ditjen saja,” terangnya.

Selain duduk perkara tunjangan guru, Ditjen GTK juga menangani kegiatan peningkatan kompetensi, kegiatan pertama Ditjen GTK itu ialah melaksanakan pendataan guru-guru yang belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi. Dia meyakini bahwa masih banyak guru yang puluhan tahun tidak pernah mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.

“Mereka semua itu nanti kita hitung jumlahnya. Lalu kita jadikan sasaran kegiatan peningkatan kompetensi,” ujar Anies.

Menteri kelahiran Kuningan, Jawa Barat itu menjelaskan peningkatan kompetensi guru tidak mampu diabaikan. Menurutnya kompetensi guru harus terus dikembangkan atau di-upgrade.

Anies menjelaskan pembentukan Ditjen GTK ini ialah pemenuhan kesepakatan kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan ketika kampanye dulu, Jokowi memiliki prioritas kerja untuk menata pembinaan guru.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menyambut baik pembentukan Ditjen GTK itu. Dia berahrap Anies menempatkan orang-orang yang “menyayangi” guru sebagai pejabat di Ditjen GTK.

“Jangan hingga Ditjen Guru itu sering mengeluarkan kebijakan yang menghukum guru menyerupai selama ini,” katanya.

Sulistyo mencontohkan kebijakan yang ia cap menghukum guru ialah aturan wacana kenaikan pangkat. Dia menjelaskan dalam rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu, kenaikan pangkat guru wajib membuat karya tulis. Padahal guru tidak pernah menerima pelatihan untuk membuat karya tulis. Akibatnya ketika ini ada sekitar 800 ribu guru mentok di pangkat IVa.

Dengan dibentuknya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, berarti Mendikbud telah menepati kesepakatan dari tiga kesepakatan yang realisasinya di tunggu di tahun 2015 ini. Dengan demikian masih ada dua kesepakatan lagi yang ditunggu kepastiannya, yakni terkait penetapan upah minimal bagi guru dan derma pengurangan beban hidup para guru.

”Kami berharap pemerintah tidak berbohong,” ujar Sulistyo. Semua gagasan kegiatan pemerintah, khususnya terkait guru, diperlukan benar-benar dijalankan. Sulistyo menjelaskan, PGRI siap mendukung kegiatan pemerintah yang pro-pengembangan guru.
Sumber informasi: http://www.jpnn.com/



Sumber http://ainamulyana.blogspot.com/