MENDIKBUD : SEKOLAH YANG MEMILIKI NILAI AKADEMIK DI ATAS RATA-RATA NASIONAL TAK PERLU MENGIKUTI UN

Pemerintah mewacanakan untuk menghapuskan pelaksanaan ujian nasional di 30 persen sekolah yang memiliki nilai akademik di atas rata-rata standar nasional. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden.

Muhadjir menilai, sekolah yang memiliki nilai akademik di atas rata-rata nasional justru tak perlu mengikuti ujian nasional. Penghapusan pelaksanaan ujian nasional dilakukan untuk menunjukkan apresiasi kepada sekolah-sekolah tersebut.
“Persoalannya yaitu sudah ada 30 persen sekolah yang dari segi integritas maupun skor akademik kan sudah di atas rata-rata nasional. Lah jikalau sudah begitu apakah ia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan ga perlu. Seharusnya ia diberi penghargaan. Tentu ia mampu melampaui standar nasional itu. Itu yang kita diskusikan dengan Pak JK,” kata Muhadjir di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/10).
Ia mengatakan, modifikasi pelaksanaan ujian nasional merupakan salah satu langkah evaluasi kebijakan. Sebab menurut dia, fungsi ujian nasional yakni sebagai pemetaan nilai akademik sekolah di seluruh Indonesia. Sehingga, dapat diketahui sekolah mana saja yang telah melampaui nilai standar nasional. 
“Nantinya kemudian kita harus ada treatment, penanganan terhadap sekolah yang belum melampaui standart itu. Nanti setelah itu ditangani dalam waktu yang cukup, kita uji lagi, kita tes lagi. Sudah tercapai belum. Kalau sudah tercapai, berapa yang sudah tercapai. Kalau belum, berapa yang belum. Nanti kita treatment lagi,” terang dia.
Langkah-langkah perbaikan terhadap sekolah yang belum dapat melampaui nilai standar tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas para gurunya. Selain itu, peningkatan kualitas laboratorium yang dinilai kurang memadai juga dapat diperbaiki dengan melaksanakan pembenahan-pembenahan. 
“Jadi kita betul-betul fokus dari masalah. Tapi jikalau kita hanya melihat secara nasional, kita kan ga mampu tahu dimana letak duduk perkara yang standarnya masih lemah di mana, di kota mana, kita tidak mampu tahu,” tambah dia. 
Lebih lanjut, pembatalan ujian nasional di 30 persen sekolah tersebut juga dilakukan untuk menghemat anggaran pemerintah. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk perbaikan kualitas di sekolah lain yang nilai akademiknya belum dapat melampaui nilai standar nasional. Kendati demikian, pemberlakukan ihwal ini masih perlu dikonsultasikan dengan banyak sekali pihak. 
“Hanya yang kita anggap sudah melampaui standar minimum itu mestinya sudah tidak perlu diuji lagi. Dengan begitu kita mampu menghemat biaya, dan biaya itu mampu kita gunakan untuk treatment itu,” kata Muhadjir. (Republika)


= Baca Juga =


Sumber http://ainamulyana.blogspot.com/