INI KATA MENDIKBUD MUHADJIR EFFENDY TENTANG KIP, BOS, DISTRIBUSI GURU, SEKOLAH GRATIS

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendapat peran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum berjalan dengan baik. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi “senjata” pemerintahan Presiden Jokowi masih terkendala duduk perkara sumber data. Menteri kelahiran Madiun, 29 Juli 1956 ini juga mendapat peran untuk pemerataan pendidikan Indonesia serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini juga berbicara wacana pendidikan dan sekolah gratis. Bagaimana menghadapi peran dan tantangan tersebut, berikut ini wawancara khusus Sindonews dengan Muhadjir beberapa waktu lalu.

KIP yaitu kesepakatan kampanye Presiden untuk memperluas jalan masuk siswa miskin semoga mampu bersekolah. Bagaimana ke depannya semoga KIP ini mampu didistribusikan dengan baik?
Jadi KIP itu kemarin data yang dipakai yaitu data kemiskinan yang ada di Kemensos (Kementerian Sosial). Padahal kita (Kemendikbud) sudah mempunyai data sendiri, yaitu dapodik (data pokok pendidikan). Kaprikornus konyolnya kita mau beri pertolongan ke siswa di sekolah malah datanya dari Kemensos. Sementara itu tidak semua anak miskin itu di sekolah. Nanti kalau memakai dapodik akan terang siapa siswa yang miskin, lalu akan eksklusif kita beri. Nah nanti di luar itu akan ada denah lain.
Lalu sinkronisasi data KIP dengan dapodik itu berapa lama?
Pokoknya nanti kalau disetujui dalam rapat gabungan kabinet, tidak hingga satu bulan (sinkronisasinya). Wong kita sudah punya datanya kok. Siswa yang miskin itu ada 18 juta dari total 50 juta siswa yang ada di Indonesia.
Untuk meningkatkan jalan masuk ada juga BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Bagaimana nasibnya?
BOS masih tetap akan ada, tetapi akan ada evaluasi. Mau kita format ulang sesuai dengan usulan Presiden. Apa saja anjurannya, itu masih rahasia. Kalau dijelaskan sekarang tidak akan menjadi kejutan lagi.

Bagaimana untuk meningkatkan jalan masuk sekolah di wilayah 3T (terpencil, terluar, dan tertinggal)? 

Ya harus ada pemerataan akses. Nanti akan kita coba atasi dengan pembukaan sekolah di tempat 3T. Sekolahnya harus berasrama mulai dari SD hingga SMP, jadi mereka tidak perlu jalan jauh atau menyeberang antarpulau. Kita siapkan juga rumah kalau ada orang bau tanah yang ingin berkunjung. Kita siapkan juga tempat tinggal bagi guru semoga mampu tinggal erat dengan sekolahnya.
Soal distribusi guru yang belum merata itu bagaimana?
Kami harus pelajari dulu petanya menyerupai apa. Tapi aku yakin itu alasannya problem spasial (ruang atau tempat) saja. Banyak guru yang datang hanya sebulan sekali ke sekolah alasannya saking jauh jarak rumah dan sekolah.

Banyak yang meminta sekolah itu harus gratis, bagaimana jawaban Anda?

Saya terus terang terusik dengan istilah sekolah gratis ini. Education for all (EFA) itu memang oke, tetapi jangan dikaitkan antara si kaya dan si miskin itu harus gratis. Gratis itu harus proporsional. Yang miskin saja harus gratis, yang kaya harus bayar. Kalau di Jakarta sekolah gratis itu tidak cocok wong orang kaya kok digratiskan. Kaprikornus harus ada subsidi silang untuk membantu siswa miskin itu.
Tapi sekolah swasta itu menetapkan biaya yang tinggi?
Jadi begini, sekolah kalau menurut undang-undang pemerintah wajib melayani akomodasi pendidikan untuk masyarakat dengan sekolah berstandar nasional. Ini public school. Tapi kan ada sekolah swasta yang diselenggarakan untuk mereka yang ingin mendapat layanan pendidikan dengan standar lebih. Maka ia bayar lebih.
sumber: nasional.sindonews.com


= Baca Juga =


Sumber http://ainamulyana.blogspot.com/