Cara Membayar PBB Nol Rupiah (Rp. 0,-) Pajak Bumi dan Bangunan

Saat ini di Provinsi DKI Jakarta menawarkan keringanan PBB pada warga yang memiliki properti berupa tanah dan atau bangunan yang memenuhi kriteria tertentu.  Banyak warga masyarakat yang menerima slip PBB nol dengan nilai pajak yang harus dibayar sebanyak Rp. 0,-.  Hal ini tentu mampu membuat gundah masyarakat apabila tidak diberikan keterangan suplemen mengenai apa yang harus dilakukan terhadap slip PBB nol rupiah tersebut.

Berdasarkan berita yang saya dapatkan di teller Bank DKI, slip PBB nol mampu diabaikan.  Wajib pajak PBB atau pihak yang mengusai lahan tidak perlu datang ke bank atau ke kantor kas tempat untuk membayar PBB nol.  Kecuali slip PBB yang diterima memiliki nilai nominal di atas nol sehingga harus dilakukan pembayaran hingga lunas.  Jika PBB tidak dibayar maka hasilnya yakni munculnya sanksi denda keterlambatan dan kesulitan dikala mengurus jual beli, hibah, waris pada aset yang tidak dibayarkan PBBnya.

PBB nol bukan hal yang tidak mungkin mampu diberlakukan juga di wilayah atau tempat lain di Indonesia.  Dengan adanya pengurangan PBB maka diperlukan masyarakat kecil mampu terbantu.  Di samping orang kecil, orang-orang kaya pun juga akan ikut terbantu bila memiliki properti yang punya nilai NJOP rendah serta memenuhi kriteria lain yang dipersyaratkan.  Kebijakan PBB nol mampu saja dibatalkan kembali sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda), dan peraturan lain di tingkat pusat.

Kesimpulan / Intinya :
PBB nol dibiarkan saja, tidak usah diapa-apakan!